ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA MASSA

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang bersendikan Pancasila, dan termuat dalam salah satu silanya, tepatnya di sila pertama, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Inilah bukti bahwa Indonesia menempatkan agama pada kedudukan penting dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Namun, saat ini justru marak terjadi penodaan agama di media sosial dan media massa. Apakah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama No. 1/PNPS/1965 (UU PPA) dan Undang-Undang Pers No. 40/Pers/1999 (UU Pers). Untuk menganalisanya, digunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan koseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Selain itu, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan, apakah undang-undang sudah cukup mengatur terkait tindak pidana penodaan agama di media sodial dan media massa, baik KUHP, UU ITE, UU PPA dan UU Pers, maka jawabannya sudah cukup mengatur. Tinggal bagaimana para penegak hukum, dalam realisasinya menggunakan aturan yang ada, harus benar-benar objektif, professional serta kompeten dalam menentukan aturan manakah yang lebih tepat untuk digunakan dalam proses memutus perkara terkait penodaan agama di media sosial dan media massa. Agar tidak terjadi tumpang tindih antar aturan yang ada.