Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Dan Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Terhadap Bisnis Kosmetik Halal Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menyediakan barang maupun jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini bisnis kosmetik banyak digemari oleh pelaku usaha, namun banyak pelaku usaha dalam menjalankan bisnis kosmetik ini belum sesuai dengan aturan Pemerintah. Sering kali konsumen merasa dibohongi akibat produk yang dijual oleh pelaku usaha belum terjamin keamanannya dan bahan yang terkandung belum jelas. Untuk itu peneliti tertarik meneliti hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen serta adanya Fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 juga sebagai pertimbangan adanya produk kosmetik yang telah sesuai standar yang ditetapkan MUI.rnTujuan penelitian ini untuk mengkomparasikan antara Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 pada dua toko kosmetik yang ada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yang bersifat analisis deskriptif komparatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara kepada pemilik toko kosmetik.rnHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bisnis kosmetik yang dilakukan oleh dua toko kosmetik yang ada di daerah Kamal telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan untuk penerapan Fatwa MUI tentang standar kehalalan produk kosmetik Fazo Store belum menerapkan Fatwa ini sedangkan MS Glow Nindy Agen Store telah sesuai dalam menerapkan Fatwa ini.