Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Nelayan Pada Penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Fenomena penggunaan alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti setrum ikan dan racun ikan, masih terjadi di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Meski telah dipasang media luar ruangan berupa papan larangan, aktivitas oknum nakal tersebut masih berlangsung. Hal itu menjadi salah satu indikasi bahwa kesadaran nelayan dalam penggunaan API masih kurang. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui potensi sosial lingkungan masyarakat nelayan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 2) Menganalisis permasalahan yang ada pada nelayan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 3) Menentukan strategi peningkatan kesadaran hukum nelayan Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni-September 2024 di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Deskripsi yang diuraikan merupakan usaha guna menjelaskan data yang diperoleh pada pemaparan potensi dan permasalahan nelayan. Sedangkan penentuan strategi peningkatan kesadaran hukum menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis data AHP dilakukan menggunakan aplikasi Expert Choice 11. Dari penelitian ini diketahui bahwa Kecamatan Tarik memiliki potensi perikanan tangkap karena dilintasi Sungai Brantas. Jumlah nelayan di Kecamatan Tarik sebanyak 32 orang dengan wilayah penangkapan di perairan umum Sungai Brantas. Komoditas tangkapan utama berupa Ikan Bader, Ikan Rengkik, dan Ikan Jendil. Jumlah tangkapan pada 2022 sebanyak 16.780,5 kg, dan pada 2023 sebesar 14.455.5 kg. Permasalahan yang ada pada nelayan Kecamatan Tarik adalah pendapatan yang masih rendah, potensi konflik horizontal, dan kurangnya kesadaran hukum pada pengunaan alat penangkapan ikan. Hasil perhitungan matriks AHP pada level Kriteria menempatkan variabel Ekonomi di urutan pertama dengan nilai eigen vektor sebesar 0,446. Sedangkan hasil perhitungan Dynamic Sensitivity pada level alternatif memposisikan variabel Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Nelayan di urutan teratas dengan nilai 30,6%. Disusul Peningkatan Kapasitas Alat dan Teknologi Penangkapan Ramah Lingkungan 27,5%, lalu Penguatan Kelembagaan Kelompok Nelayan 24,5%, dan terakhir Penegakan Hukum 17,4%. Dari hasil tersebut, strategi peningkatan kesadaran hukum nelayan yang bisa dilakukan adalah sosialisasi terkait peraturan pemerintah melalui Forum Group Discussion (FGD). Selain itu, pemberian bantuan berupa API ramah lingkungan, pembinaan kelompok nelayan secara rutin, dan melakukan penindakan atas pelanggaran hukum.