Kesiapan Pelaku Usaha Rumah Potong Unggas di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Seiring dengan populasi umat Islam yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030, produk halal memiliki potensi bisnis yang besar dan semakin menarik perhatian di pasar global. Sesuai PMA Nomor 26 Tahun 2019, penetapan produk wajib halal dilakukan secara bertahap dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Sertifikasi halal diberikan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bersama dengan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal. Di Kabupaten Bangkalan, Madura, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sulit untuk memastikan bahwa produk unggas yang dijual memenuhi standar halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan pemilik rumah potong unggas di Kecamatan Socah tentang pentingnya sertifikasi halal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan tersebut. Analisis pengetahuan, sikap, dan keterampilan pelaku usaha dilihat dari PP N0 39 tahun 2021 dalam memenuhi standar halal adalah bagian dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kombinasi studi pustaka dan pengamatan di lapangan. Penelitian ini mengkaji kesiapan pelaku usaha mikro dan kecil di Bangkalan terhadap sertifikasi halal, yang masih terkendala oleh kurangnya informasi dan pemahaman tentang prosedur sertifikasi. Pelaku usaha menghadapi masalah terkait biaya, rendahnya permintaan konsumen, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu, pelaku usaha sering kesulitan memahami dokumen, prosedur audit, dan standar operasional yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka merasa bahwa sertifikasi halal tidak memberikan keuntungan yang signifikan di pasar lokal, sehingga tidak termotivasi untuk mengikuti proses tersebut. Penelitian ini menyarankan perlunya upaya sosialisasi, edukasi, serta kebijakan yang mengurangi biaya sertifikasi agar pelaku usaha lebih siap dan termotivasi dalam memperoleh sertifikat halal, yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.