PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 DI KABUPATEN BANGKALAN

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan warna baru dalam tatanan politik dan sistem politik di Indonesia, terutama berkaitan dengan seluruh proses politik di daerah. Salah satu yang mewarnai perubahan dalam menegakkan demokrasi tersebut ialah Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pasca Di Berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 di Kabupaten Bangkalan, bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari diadakannya pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangkalan dan bagaimana mekenisme pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangkalan. Pada tahap pertama pada tanggal 15 Juni 2015 pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan diikuti oleh 22 desa yang tersebar di Kabupaten Bangkalan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Aprroach) yang mana pendekatan ini lebih cenderung menelaah atas kasus-kasus yang berupa fakta yang telah terjadi selama proses penyelenggaraan berlangsung sebagai salah satu penyelesaian masalah atau problematika yang terjadi selama diselenggarakannya pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Mekanisme pemilihan Kepala Desa di tiga kecamatan yang berbeda di Kabupaten Bangkalan sepenuhnya berdasarkan tahapan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.