Affiliate Marketing Dalam Persepektif Hukum Perjanjian

Affiliate marketing merupakan hubungan kerja sama antara merchant dan affiliate yang didasarkan pada perjanjian yang sah menurut KUHPerdata, meskipun dilakukan secara elektronik melalui platform digital. Affiliate marketing tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata sebagai perjanjian bernama. Oleh karena itu, affiliate marketing dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst) sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada ketentuan
umum perjanjian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa affiliate marketing tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata, sehingga termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian ini memiliki karakteristik gabungan dari beberapa jenis perjanjian, seperti perjanjian keagenan, perantara, dan jasa, namun tetap berdiri sebagai bentuk perjanjian baru yang berkembang seiring kebutuhan praktik bisnis modern. Dengan demikian, affiliate marketing sah secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, diperlukan kehati-hatian dalam penyusunan klausul perjanjian guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.